DENPASAR – Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia (BNPT RI) mengajak seluruh pemangku kepentingan di Bali untuk terus memperkuat kewaspadaan terhadap perkembangan radikalisme yang kini semakin banyak memanfaatkan ruang digital.
Ajakan tersebut mengemuka dalam Kajian Senin Kamis (KSK) bertema “Memahami Tren Potensi Radikalisme di Bali” yang mengangkat hasil Survei Indeks Potensi Radikalisme (IPR) Provinsi Bali. Kegiatan yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom pada Senin (3/8) ini menghadirkan Direktur Pencegahan BNPT RI Brigjen TNI Dr. Sigit Karyadi, S.H., M.H. serta Peneliti Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Bali Dr. (C) Andi Udin Saransi, S.TP., M.Pt.
Forum ini menjadi wadah untuk menginternalisasi hasil survei IPR sebagai dasar penyusunan kebijakan pencegahan ekstremisme berbasis kolaborasi dan bukti ilmiah. Dalam pemaparannya, Brigjen TNI Sigit Karyadi menyampaikan apresiasi atas capaian Bali yang kembali mencatatkan Indeks Potensi Radikalisme sebesar 8,6 pada 2025. Nilai tersebut masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 10,4, sekaligus menunjukkan kuatnya kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, akademisi, media, dan masyarakat dalam menjaga harmoni sosial di Pulau Dewata.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa tantangan saat ini telah mengalami pergeseran. “Radikalisme tidak lagi hanya berkembang melalui pertemuan langsung, tetapi juga memanfaatkan media sosial, platform berbagi video, forum daring, hingga game online yang banyak diakses generasi muda. Karena itu, penguatan literasi digital, moderasi beragama, pengawasan penggunaan internet oleh anak dan remaja, serta pelestarian nilai-nilai kebangsaan dan budaya lokal menjadi langkah penting dalam memperkuat daya tahan masyarakat,” paparnya.
Sementara itu, Dr. (C) Andi Udin Saransi menjelaskan bahwa hasil survei menunjukkan masyarakat Bali masih lebih banyak memperoleh informasi keagamaan dari pemuka agama dan lingkungan rumah ibadah dibandingkan dari internet maupun media sosial. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi modal sosial yang positif karena peran keluarga dan tokoh agama masih efektif dalam membimbing masyarakat. Namun, tingginya penetrasi internet tetap memerlukan perhatian melalui peningkatan literasi digital serta penyebaran narasi damai di ruang digital.
Forum diikuti pengurus FKPT Bali, peragkat daerah Provinsi Bali, undangan dari instansi vertikal, organisasi kemasyarakatanm serta perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bali. Melalui forum ini, BNPT berharap seluruh elemen masyarakat terus menjaga sinergi yang selama ini telah terbangun. Keberhasilan menjaga rendahnya potensi radikalisme di Bali dinilai tidak boleh membuat semua pihak lengah. Justru, kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar Bali tetap menjadi daerah yang aman, harmonis, dan tangguh menghadapi berbagai bentuk ancaman radikalisme di masa mendatang. (HUMAS)
