DENPASAR — Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses ke Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII di Denpasar, Rabu (28/5), untuk menyerap aspirasi dan memantau implementasi kebijakan pusat di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, olahraga, perpustakaan, riset, dan statistik.
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., yang menegaskan pentingnya sinergi pusat dan daerah dalam menyikapi isu strategis, seperti revisi UU Sistem Pendidikan Nasional, pemerataan kualitas pendidikan, serta optimalisasi anggaran. Aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan Komisi X dalam menyusun kebijakan pendidikan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan
Kepala LLDikti Wilayah VIII, Dr. I Gusti Lanang Bagus Eratodi, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai bentuk dukungan DPR terhadap penguatan pendidikan tinggi di Bali dan Nusa Tenggara Barat. Ia memaparkan bahwa LLDikti VIII membina 160 perguruan tinggi dengan 189.526 mahasiswa aktif. Namun, jumlah penerima KIP Kuliah menurun dari 14.156 pada 2023 menjadi 12.193 pada 2025.
Selain itu, peningkatan kualitas dosen terus didorong, dengan 93% dosen PNS dan 52% dosen non-PNS telah tersertifikasi. LLDikti juga sedang mengimplementasikan Permendikbudristek No. 53/2023 melalui kurikulum berbasis OBE dan integrasi sistem pelaporan digital. LLDikti Wilayah VIII juga tengah mendorong implementasi Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 melalui strategi pembaruan kurikulum berbasis Outcome-Based Education (OBE), peningkatan kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DUDI), serta integrasi pelaporan melalui PDDikti dan Simkatmawa.
Pertemuan yang berlangsung di Aula Bima, Kantor LLDikti Wilayah VIII ini juga dihadiri oleh
perwakilan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi,
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian
Pendidikan Dasar dan Menengah, Perpustakaan Nasional, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Turut hadir pula kepala dinas terkait dari Pemprov Bali, pimpinan perguruan tinggi negeri
dan swasta, tokoh pendidikan, organisasi kepemudaan, budayawan, serta komunitas literasi
di Provinsi Bali. (HUMAS)
